Kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi masalah dalam pembangunan desa, berbagai kebijakan telah dibuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun persoalan ini masih menjadi tantangan pembangunan yang perlu terus diupayakan solusinya. Didasarkan kepada uraian tersebut maka artikel ini mengkaji mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dilihat dari faktor-faktor penyebab dan instrumen kebijakan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat desa terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal masyarakat desa seperti rendahnya tingkat pendidikan dan faktor eksternal seperti eksklusivitas struktur sosial dan akses terhadap sumber perekonomian. Instrumen kebijakan pembangunan desa yang perlu dibuat sebagai upaya penanggulangannya yaitu instrumen kebijakan yang komprehensif mulai dari upaya pemberdayaan masyarakat, penciptaan ekonomi produktif, serta penanaman nilai inklusivitas dalam pembangunan desa. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Inovasi Masyarakat Vol. 02 No. 03, September-Desember 2022 p-ISSN 2797-1171, e-ISSN 2776-0235 hal. 172-180 172 Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa Dian Herdiana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung e-mail dianherdiana Article History Received 21Desember2022 Revised 2 Mei 2023 Accepted 3 Mei 2023 Abstract Kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi masalah dalam pembangunan desa, berbagai kebijakan telah dibuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun persoalan ini masih menjadi tantangan pembangunan yang perlu terus diupayakan solusinya. Didasarkan kepada uraian tersebut maka artikel ini mengkaji mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dilihat dari faktor-faktor penyebab dan instrumen kebijakan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat desa terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal masyarakat desa seperti rendahnya tingkat pendidikan dan faktor eksternal seperti eksklusivitas struktur sosial dan akses terhadap sumber perekonomian. Instrumen kebijakan pembangunan desa yang perlu dibuat sebagai upaya penanggulangannya yaitu instrumen kebijakan yang komprehensif mulai dari upaya pemberdayaan masyarakat, penciptaan ekonomi produktif, serta penanaman nilai inklusivitas dalam pembangunan desa. Keywords Kemiskinan, Kesenjangan Sosial, Pembangunan Desa. Correspondence author Dian Herdiana, dianherdiana Bandung, and Indonesia PENDAHULUAN Proses pembangunan di desa selama ini telah berdampak kepada kemajuan yang ada di berbagai desa yang mana telah banyak desa yang dahulunya dikategorikan sebagai desa miskin dan tertinggal berubah menjadi desa berkembang dan maju yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Diberlakukannya Undang-undang Desa turut mendorong akselerasi pembangunan desa dan kemajuan desa di berbagai daerah yang ada Pemerintah Indonesia, 2014; Rinanti, 2019 Kemajuan yang telah dicapai oleh banyak desa secara empiris belum mampu menanggulangi kemiskinan yang ada di desa secara keseluruhan yang mana masih terdapat desa-desa dengan kantong kemiskinan masyarakat didalamnya, bahkan di desa-desa dengan status berkembang dan maju masih terdapat warga masyarakatnya yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, kondisi ini menjadi salah satu permasalahan yang tersisa dari proses pembangunan desa yang sudah dan tengah dilakukan Amanulloh, 2015; Eko, 2006; Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa Dian Herdiana 173 Kondisi kemiskinan masyarakat sebagaimana dijelaskan tersebut menegaskan bahwa masalah kemiskinan yang ada di desa merupakan permasalahan yang masih menjadi permasalahan yang perlu ditanggulangi oleh berbagai desa yang ada di Indonesia, mengingat kemiskinan akan memberikan dampak kepada berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan pemerintahan di desa Rozaki et al., 2006. Salah satu dampak dari adanya kemiskinan yaitu memunculkan kesenjangan sosial yang ada di desa yang mana adanya polarisasi masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin dengan masyarakat mampu/kaya memunculkan disharmonisasi antar warga masyarakat, kondisi ini secara empiris mengganggu komunikasi dan interaksi antar sesama warga masyarakat desa yang mana desa selama ini sering diasosiasikan sebagai wilayah dengan keharmonisan hubungan masyarakatnya Ibrahim, 2017; Rahman, Astagini, & Effendy, 2020. Kesenjangan sosial yang ada di desa perlu untuk dilakukan upaya penanggulangannya mengingat kondisi ini tidak hanya akan berdampak kepada warga masyarakat yang terlibat, tetapi juga kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat desa termasuk didalamnya berdampak negatif kepada proses pembangunan yang tengah dilaksanakan di desa. Kondisi kemiskinan masyarakat desa dan dampaknya seperti munculnya kesenjangan sosial direspons oleh pemerintah melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai dari kebijakan yang secara langsung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang ada di desa sampai dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditunjukan guna mendorong aktivitas perekonomian di desa yang diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja guna mengakomodasi perekonomian masyarakat desa dan menjadi jembatan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang digolongkan kepada masyarakat miskin Nadir, 2013; Widiyanto, Istiqomah, & Yasnanto, 2021. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan yang tepat akan secara langsung menanggulangi kemiskinan yang selama ini ada di desa, sehingga upaya untuk menemukenali faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar munculnya kemiskinan akan mendorong upaya penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat, sehingga proses pembangunan yang tengah dilakukan di desa akan mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di desa, diharapkan kebijakan ini akan mampu mengurangi kemiskinan di desa, bahkan menghilangkan kemiskinan di desa beserta dengan dampak negatifnya yang salah satunya yaitu kesenjangan sosial. Berdasarkan kepada uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka artikel ini ditujukan guna mengkaji permasalahan kemiskinan yang ada di desa serta kesenjangan sosial yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kondisi kemiskinan yang ada di desa. Tujuannya selain kepada menjelaskan secara rinci permasalahan kemiskinan yang ada beserta dengan faktor-faktor penyebabnya, juga dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada di desa tersebut, 174 Jurnal Inovasi Masyarakat Vol. 02 No. 03 September-Desember 2022 172-180 sehingga diharapkan akan turut berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tengah dilakukan di desa saat ini. METODE PELAKSANAAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak menggambarkan secara naratif mengenai permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa, sehingga uraian dan analisis dalam penelitian ini dalam bentuk kata-kata dan bukan disajikan dalam bentuk hasil perhitungan statistik Sugiyono, 2010. Sumber data dalam artikel ini yaitu sumber data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen yang relevan dengan tema kemiskinan dan kesenjangan sosial baik dari buku, artikel jurnal maupun sumber referensi lainnya yang relevan. Data yang disajikan diproses melalui tahapan check, re-check dan cross-check antara data satu dengan data yang lainnya sehingga data yang disajikan dalam pembahasan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan dalam artikel ini dibagi kedalam 3 tiga pembahasan utama yaitu Pertama, gambaran mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa saat ini. Kedua, dampak dari adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa. Ketiga, rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari upaya untuk perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa saat ini. Uraian mengenai keempat pokok bahasan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Desa Kesenjangan sosial merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan yang ada di desa. Kesenjangan sosial muncul dikarenakan adanya polarisasi antara masyarakat yang dikategorikan kedalam masyarakat miskin dan masyarakat mampu/kaya. Perbedaan kondisi ini berimplikasi kepada adanya perbedaan kedudukan dan peran yang dijalankan oleh kedua kelompok warga masyarakat tersebut Diah, 2020; Syawie, 2011. Masyarakat dari kategori mampu/kaya diasosiasikan sebagai golongan masyarakat yang mampu dan memiliki peran superior dibanding dengan masyarakat yang dikategorikan kedalam masyarakat miskin, hal ini berimplikasi kepada akses dalam struktur sosial yang berbeda antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat miskin, kondisi ini yang memunculkan kecemburuan sosial dikarenakan baik secara individu maupun perannya dalam stuktur sosial warga masyarakat dari kategori miskin memiliki kedudukan inferior. Faktor penyebab kemiskinan yang ada di desa secara empiris memiliki keragaman antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, sehingga kemiskinan di tiap-tiap desa Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa Dian Herdiana 175 tidak bisa disamaratakan, meskipun demikian secara garis besar kemiskinan yang ada di desa dapat dikategorikan menjadi faktor yang berasal dari internal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor yang berada di luar masyarakat. Adapun kedua faktor tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini Tabel 1. Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa  Rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat sehingga dalam kapasitas pribadi tidak maksimal dalam mengembangkan potensi diri sendiri.  Keterbatasan modal usaha atau pengembangan perekonomian dan akses mata pencaharian.  Minimnya relasi sosial.  Terbatasnya akses informasi terhadap dunia usaha.  Minimnya sumber perekonomian/ lahan pekerjaan atau mata pencaharian.  Minimnya program pengembangan/ pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.  Struktur sosial yang eksklusif sehingga aktivitas perekonomian menjadi terbatas pada kalangan tertentu, sedangkan masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap aktivitas ekonomi tersebut.  Rendahnya kapasitas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  Faktor sosial budaya serta kondisi baik yang ada di dalam desa maupun di luar lingkungan desa yang tidak kondusif. Sumber Analisis Peneliti, 2022. Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka faktor penyebab kemiskinan di desa tidak bersifat tunggal dan mandiri tetapi bersifat jamak dan saling terhubung antara satu faktor dengan faktor lainnya, didasarkan kepada hal ini maka perlu upaya lebih lanjut untuk mengkaji karakteristik kemiskinan yang ada di tiap-tiap desa yang ditujukan guna memastikan bahwa faktor-faktor penyebab tersebut dapat diidentifikasi dengan baik sehingga upaya perbaikan dan solusi terhadap kemiskinan yang ada di desa tersebut mampu disusun dengan baik dan mampu menanggulangi kemiskinan yang menjadi masalah yang selama ini ada di desa. Dampak Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Desa Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa tidak hanya berdampak kepada individu atau warga masyarakat yang termasuk kedalam keluarga miskin 176 Jurnal Inovasi Masyarakat Vol. 02 No. 03 September-Desember 2022 172-180 semata, tetapi juga berdampak kepada pembangunan yang tengah dilaksanakan di desa, dampak tersebut secara empiris saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Uraian mengenai dampak kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa secara lebih rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini Tabel 2. Dampak Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Desa Pihak/ Pemangku Kepentingan Dampak dari Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial  Tingginya tingkat kemiskinan mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan desa, semakin besar tingkat kemiskinan maka akan semakin banyak program yang ditunjukan untuk menanggulangi kemiskinan, sedangkan di sisi lain berbagai masalah yang ada di desa perlu juga untuk ditanggulangi. Kondisi ini pada akhirnya akan menghambat pencapaian pembangunan desa yang mana seharusnya pembangunan desa harus ditujukkan kepada berbagai aspek kehidupan pemerintahan dan masyarakat di tingkat desa secara adil dan proporsional.  Kesenjangan sosial merupakan patologi kehidupan sosial yang ada di tingkat desa, sehingga tidak hanya mengganggu keharmonisan kehidupan warga masyarakat desa, akan tetapi apabila dibiarkan tanpa penanggulangannya dapat memicu konflik sosial yang dikhawatirkan akan memiliki dampak yang buruk tidak hanya kepada masyarakat yang berkonflik tetapi juga kepada warga masyarakat lainnya dan kepada proses pembangunan desa yang tengah dilaksanakan.  Kondisi kemiskinan bagi individu/warga desa mengakibatkan sulitnya mengakses peningkatan kualitas hidup seperti sulitnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia.  Kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa akan berakibat kepada polarisasi kelompok masyarakat yang semakin mempertajam kesenjangan sosial yang mana masyarakat akan terbagi kedalam kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang mampu/kaya.  Kesenjangan sosial dalam lingkup hubungan antar warga masyarakat menjadi persoalan yang mengganggu hubungan antar warga yang mana komunikasi dan relasi hubungan antar warga masyarakat akan berjalan dengan tidak harmonis, dampaknya struktur sosial dan relasi sosial masyarakat desa akan Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa Dian Herdiana 177 terganggu, lebih lanjut kondisi ini akan memperburuk modal sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan desa. Sumber Analisis Peneliti, 2022. Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dampak dari adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa dirasakan oleh berbagai pihak, khususnya bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Kondisi ini berimplikasi baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pembangunan desa yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga berbagai upaya yang ditunjukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa mutlak untuk dilakukan khususnya melalui instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Desa Kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa secara empiris masih merupakan permasalahan yang dihadapi oleh desa meskipun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah diupayakan dan dibuat oleh pemerintah mulai dari kebijakan pemberian bantuan sosial sampai dengan program pemberdayaan masyarakat, namun berbagai kebijakan tersebut masih belum secara optimal menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa Noor, 2019; Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2018; Thomas, 2019. Beberapa faktor diidentifikasi menjadi penyebab berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu Pertama, kebijakan penanggulangan kemiskinan diterapkan di berbagai desa secara sama tanpa melihat eksklusivitas permasalahan kemiskinan yang ada di tiap-tiap desa, sehingga di satu desa akan dapat secara efektif menanggulangi kemiskinan, namun di desa lainnya tidak optimal dalam menanggulangi kemiskinan dikarenakan kondisi dan permasalahan yang berbeda. Kedua, faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti anggaran, kapasitas pemerintah desa dan lainnya yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya, sehingga menyisakan permasalahan tidak samanya efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dikarenakan secara empiris faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Ketiga, tidak sinkronnya antara kebijakan penanggulangan kemiskinan yang satu dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lainnya, sehingga antara kebijakan tersebut tidak memiliki sasaran yang sama, implikasinya yaitu masyarakat sasaran dan tujuan program menjadi berbeda, masyarakat miskin yang ada di desa terkadang hanya dijadikan sasaran upaya penanggulangan kemiskinan dalam beberapa kebijakan saja, tidak menyeluruh, pada akhirnya kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya bersifat parsial. 178 Jurnal Inovasi Masyarakat Vol. 02 No. 03 September-Desember 2022 172-180 Uraian mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagaimana dijelaskan diatas mendorong suatu upaya kebijakan yang komprehensif terhadap penanggulangan kemiskinan, adapun upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di desa dapat dijelaskan sebagai berikut Gambar 1. Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa merupakan upaya yang mencakup aspek multidimensi yang mana berbagai faktor harus turut berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di tingkat desa, kebijakan tersebut bersifat berkesinambungan dan berkelanjutan yang diartikan bahwa antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya harus saling terhubung dan juga antara kebijakan yang telah dilaksanakan, kebijakan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan dilaksanakan harus memiliki kesamaan-kesamaan tujuan dan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan antara masa lalu, masa saat ini dengan masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan mampu memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa, sehingga pembangunan desa yang tengah dilaksanakan saat ini tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan dan berbagai permasalahan yang terkait didalamnya, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan desa yang merata yang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang Telah Dilaksanakan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa Tengah Dilaksanakan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa Tengah Dilaksanakan Perencanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa Tengah Dilaksanakan Kepemimpinan Kepala Desa Pemeritahan Desa Penyiapan Modal /Sumber Daya Aspek Masyarakat Penguatan Relasi Sosial Pengembangan Modal Sosial Penguatan Struktur Sosial Desa Instrumen Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Desa Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa Dian Herdiana 179 mampu mensejahterakan masyarakat desa secara adil dan proporsional, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan. KESIMPULAN Desa secara empiris telah banyak mengalami kemajuan baik dari aspek infrastruktur maupun dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun demikian permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap menjadi permasalahan yang masih dihadapi desa saat ini. Faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat desa setidaknya terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal masyarakat desa seperti rendahnya tingkat pendidikan dan faktor eksternal seperti eksklusivitas struktur sosial dan akses terhadap sumber perekonomian, kedua faktor ini secara empiris saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat terpadu dan berkelanjutan yang meliputi kedua faktor tersebut. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial desa perlu dibuat dalam instrumen kebijakan yang komprehensif, mulai dari upaya pemberdayaan masyarakat, penciptaan ekonomi produktif di tingkat desa serta penanaman nilai inklusivitas dalam pembangunan desa, dengan upaya pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di desa selama ini dapat ditanggulangi melalui instrumen pembangunan desa, sehingga desa akan maju berkembang dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. DAFTAR PUSTAKA Amanulloh, N. 2015. Demokratisasi Desa. Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diah, M. P. 2020. Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia Peluang dan Tantangan. Public Administration Journal of Research, 22, 165–173. Eko, S. 2006. Kaya Proyek Miskin Kebijakan Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa. S. Eko, Ed. 1st ed.. Yogyakarta Institute for Research and Empowerment IRE. Ibrahim, H. R. 2017. Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. Jurnal Ilmu Dan Budaya, 4055, 6305–6328. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Indeks Desa Membangun 2015. Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 11. Noor, A. F. 2019. BPS Kemiskinan di Desa Lebih Tinggi dari Kota. Retrieved July 23, 2019, from Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014. Indonesia. 180 Jurnal Inovasi Masyarakat Vol. 02 No. 03 September-Desember 2022 172-180 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2018. Upaya Penanggulangan Kemiskinan dari Masa ke Masa. Retrieved July 23, 2019, from Rahman, F., Astagini, A., & Effendy, A. D. F. 2020. Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal Refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. Journal of Governance Innovation, 21, 93–111. Rinanti, A. P. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong. Universitas Negeri Malang. Rozaki, A., Sujito, A., Hudayana, B., Siahaan, H., Krisdyatmiko, Zamroni, S., … Hariyanto, T. 2006. Kaya Proyek Miskin Kebijakan Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa. Yogyakarta IRE Yogyakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development. Bandung Alfabeta. Syawie, M. 2011. Kemiskinan dan Kesejangan Sosial. Jurnal Informasi, 163, 213–219. Thomas, V. F. 2019. INDEF Penurunan Kemiskinan Desa Lambat Padahal Bansos Naik Terus. Retrieved July 22, 2019, from Widiyanto, Istiqomah, D., & Yasnanto, A. 2021. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. Jurnal Kalacakra, 21, 26–33. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this WidiyantoAnnisa IstiqomahYasnanto Yasnantop>Kemiskinan merupakan tantangan bangsa yang perlu mendapatkan penyelesaian. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pendapat per kapita. Persoalan kemiskinan banyak terdapat di negara berkembang, seperti Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas partisipasi masyarakat desa. Pengeluaran dana desa terbagi menjadi dua, yaitu pembagunan dan pemberdayaan desa. Pada realitasnya pemanfaatan dana desa lebih pada sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dll, sedangkan aspek pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari masih tingginya angka kemiskinan. Penyaluran dana dari pusat ke daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dalam proses penyelengaraan program desa. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencanan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

Masalah dan Isu Strategis Desa Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila hal itu terkait usaha memajukan kehidupan masyarakat. Masyarakat desa sebagai bagian dari warga Negara juga tidak terlepas dari proses atau usaha dalam memajukan kehidupannya baik melalui usaha perorangan maupun lewat program-program yang dlaksanakan oleh pemerintah dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera di bergabai bidang kehidupan. Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa aspek perubahan ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga telah mengubah wajah desa. Berbagai karakteristik yang ditemukan pada desa-desa kini tidak ditemukan lagi melainkan digantikan dengan berbagai kemajua teknologi yang terasa asing dan merupaan hal baru bagi masyarakat desa. Masyarakat desa sebagai sebuah komunitas yang sedang mengalami perubahan karena pembangunan tidaklah lepas dari masalah. Beberapa diantara masalah-masalah tersebut adalah masalah lama yang belum terselesaikan atau masalah baru yang muncul akibat perubahan secara keseluruhan atau sebagai dampak negatif dari pembangunan itu sendiri. Sesuatu disebut masalah apabila terjadi keadaan di mana harapan atau cita-cita tidak terpenuhi karena sesuatu hal atau apa yang diharapkan terjadi berbeda dengan kenyataan. Dengan demikian suatu masalah senantiasa memerlukan penyelesaian atau pemecahan melalui upaya-upaya tertentu agar apa yang dicita-citakan itu tercapai. Disini ditemukan bahwa tidak semua keadaan di desa yang dicita-citakan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang taraf perkembangannya masih sangat jauh dari cita-cita masyarakat dan seperti itu yang disebut masalah-masalah di tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar desa, maupun sebagai akibat dinamika atau perkembangan intern dari desa itu sendiri. Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi yang hendak dicapai, ada beberapa isu strategis yang menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Kondisi yang ada baik internal maupun eksternal merupakan parameter bagi keberadaan Desa Purwomartani, oleh karenanya pemerintah Desa akan secara terus menerus melakukan pembaharuan-pembaharuan guna perbaikan setiap waktu untuk menuju eksistensi pemerintah desa yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang ada antara lain Kualitas pelayanan belum optimal Masih tingginya angka kemiskinan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal Tingginya angka pengangguran Kondisi prasarana dan sarana untuk fasilitas umum belum memadai. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan , terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan enam tahun kedepan. Dalam kurun waktu enam tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut Bidang Pelayanan Masyarakat Terwujudnya perangkat Desa yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan partisipatif serta merata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berkembangnya organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga ekonomi, sosial, kepemudaan, agama, serta politik yang mandiri. Terwujudnya suasana kehidupan sosial, budaya maupun keagamaan yang tertib, tentram, dan berkualitas dalam menghadapi perubahan zaman khususnya arus globalisasi. Meningkatnya kemampuan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin. Meningkatnya kelompok usaha kecil dengan kemampuan kewirausahaan. Bidang Pembangunan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, pengadaan sarana prasarana/ fasilitas umum. Berkembangnya kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan berbasis komoditas berwawasan lingkungan. A. Analisis Lingkungan Strategis Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu enam tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Purwomartani. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan goal dan sasaran objective pembangunan desa yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu enam tahun mendatang. 1. Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal Pemerintah Desa Purwomartani dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan desa. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Kekuatan Organisasi Pemerintah Desa OPD sebagai organisasi untuk kepentingan masyarakat; Hubungan kerja yang harmonis antar perangkat desa dan BPD Luas lahan pertanian yang subur Penduduk usia produktif cukup tinggi Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi Kelembagaan /organisasi/paguyuban berkontribusi untuk desa SDM berpendidikan tinggi dan berkualitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kelemahan Putus sekolah,pendidikan rendah,pengangguran,kenakalan remaja Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang Manajemen Kelembagaan/organisasi/paguyuban masih rendah Analisis Lingkungan Eksternal Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Desa Purwomartani dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Peluang Peningkatan kerjasama antar desa, swasta,BUMN dan lainnya Perkembangan Iptek guna mendorong perbaikan manajemen Minat investor untuk menanamkan modalnya cukup tinggi; Program-program pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kesempatan kerja di luar desa cukup tinggi Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik good governance Ancaman Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat; Alokasi dana dari pemerintah masih kurang Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang.

Yang menjadi masalah di Desa, kami dapatkan itu ada desa memang datanya lengkap dan update tapi ada juga desa bahkan betul-betul tidak memiliki data. ini persoalan bagaimana mungkin pemerintahan terkecil itu bisa melakukan update data sementara di desa itu tidak ada datanya," sebutnya. pilkada ke pilkada tetap masalah-masalah itu yang

MenteriKeuangan dapat menetapkan: a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan. c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas Dalamrapat terbatas soal Dana Desa di Istana, Jakarta, Rabu (11/12/2019), Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2.188 BUM Desa mangkrak alias terbengkalai alias tidak beroperasi. Ada juga, kata Jokowi, 1.670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Oleh karenanya dia mengatakan BUM Desa "harus

updatedimana data yang ada di tingkat desa Berjalannya peran sistem informasi berbeda dengan data yang ada di tingkat menyebabkan kinerja organisasi menjadi kecamatan karena perbedaan memutakhirkan semakin efisien dan efektif. masalah eksternal berupa dinamika masyarakat mempelajari banyak e-program pemerintah dan tumbuh kembangnya masalah

MenteriDesa dan PDT, Marwan Jafar, menjelaskan tersendatnya penyaluran dana desa tersebut kini berada di tiap kepala daerah penerima. Rabu, 13 Oktober 2021 Cari

r35a9a.

y655hye2em.pages.dev/656

y655hye2em.pages.dev/509

y655hye2em.pages.dev/153

y655hye2em.pages.dev/433

y655hye2em.pages.dev/486

y655hye2em.pages.dev/354

y655hye2em.pages.dev/747

y655hye2em.pages.dev/371

y655hye2em.pages.dev/173

y655hye2em.pages.dev/223

y655hye2em.pages.dev/657

y655hye2em.pages.dev/706

y655hye2em.pages.dev/60

y655hye2em.pages.dev/384

y655hye2em.pages.dev/481

masalah yang ada di desa